The Concerns

Indonesia lawan Hate Speech!

Masyakat Indonesia terkejut beberapa bulan lalu atas berita dimana sekelompok masa membakar kuil Buddha di Tanjung Balai, sebuah kota pelabuhan di Sumatera Utara. Hal itu dikarenakan adanya penghasutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan tempat ibadah menjadi sasaran amuk. Padahal hasutan tersebut hanya didasarkan pada berita palsu.

Sebuah pesan yang dipublikasikan di media sosial sejatinya bisa memicu kekerasan. Karena, dari konten yang dipaparkan oleh netizen, sifat media sosial bisa memiliki potensi untuk menyebar fitnah atas berita bohong yang dihadirkan sebagai fakta, atau melakukan penghasutan atas berita yang disebarkan hingga menjadi viral. Sehingga harus ada kontrol yang lebih baik lagi untuk menanggulangi Hate Speech.

Kejadian bukan hanya terjadi di Tanjung Balai saja. tahun lalu, sekelompok oknum menghancurkan sebuah masjid di Papua dan gereja di Aceh. Hal itu dikarenakan adanya provokasi dan hasutan kebencian yang beredar di media sosial.

Perizinan Pemerintah

Hukum Indonesia melarang orang untuk mengancam atau memicu kebencian secara online. Hal tersebut sudah di atur dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Ras dan Diskriminasi Pembatasan Etnis serta Penanganan Hukum Konflik Sosial.

Pada Oktober 2015, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran yang berfokus pada prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian setempat dalam menangani Hate Speech.

Menurut edaran tersebut, kebencian diidentifikasi sebagai tindakan pencemaran nama baik, memprovokasi, menghasut atau menipu yang bertujuan untuk memprovokasi kebencian terhadap individu atau kelompok atas nama suku, agama, ras, jenis kelamin, cacat atau bahkan orientasi seksual.

Meskipun sudah banyak di atur dalam Undang-undang, namun tetap saja Hate Speech di bidang digital masih relatif tinggi.

Ada dua kemungkinan penyebab ini. Pertama, masyarakat memang tidak menyadari peraturan yang melarang terjadinya Hate Speech. Karenanya juga mungkin orang-orang yakin bahwa pemerintah akan mengabaikan pelanggaran terhadap aturan yang melarang Hate Speech di media sosial.

Memang, ada beberapa laporan berita tentang tindakan Hate Speech yang melibatkan agama atau etnis dalam ruang online. Namun, apa yang sering kita dengar pada forum online bukanlah kasus di mana polisi menggunakan hukum sebagai ukuran terhadap orang yang mengekspresikan diri.

Dalam hal konflik agama dan etnis, polisi mengambil tindakan hanya ketika konflik terjadi di dunia nyata, seperti bentrokan di Tolikara, Aceh Singkil dan Tanjung Balai. Karena inilah mungkin telah membangun persepsi di masyarakat Indonesia bahwa melakukan Hate Speech secara online itu sah dan tidak melanggar hukum.

Walikota Bandung Ridwan Kamil sebagai salah seorang pengguna sosial media yang aktif, memberikan gambaran yang baik analogi dari perilaku buruk pengguna media sosial. Dia mengatakan pengguna media sosial di Indonesia mirip dengan mereka yang mengendarai sepeda motor—mereka mungkin tahu bagaimana cara mengendarainya, tapi itu tidak menjamin mereka mau untuk mengikuti aturan jalan. Akibatnya, lalu lintas kacau.

Meminjam analogi itu, akar masalah nya ada pada penegakan hukum yang lemah.

Pemerintah Indonesia belum serius dalam menangani berbagai pelanggaran. Dengan demikian, orang menjadi lebih berani dalam melanggar aturan. Pada akhirnya, orang bahkan tidak menyadari mereka melanggar atau tidak. Karena sudah menjadi hal lumrah dan kebiasaan.

Ini mendesak dan Harus segera bertindak

Bahkan sebelum munculnya media sosial, Indonesia mengalami banyak konflik agama dan etnis.

Pada tahun 1998, terjadi kerusuhan anti-Cina di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Pada tahun 1999, Muslim dan Kristen terlibat dalam pertumpahan darah di Ambon. Konflik etnis di tahun yang sama terjadi antara pendatang Madura dan Dayak di Sampit, Kalimantan Tengah.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia rentan terhadap provokasi ketika masuk ke isu-isu agama dan etnis.

Selain itu, kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis, membuat, memilih dan berbagi konten digital masih relatif rendah. Akibatnya, banyak orang mengalami kesulitan dalam menyaring informasi dan membedakan antara fakta dan fiksi.

Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan untuk mencegah konflik online agar tidak berlanjut ke dunia nyata. Sangat penting untuk menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan hak-hak kelompok minoritas untuk bebas dari rasa takut dan kekerasan.

Polisi seharusnya tidak hanya mengkriminalisasi provokator setelah konflik kekerasan terjadi, tetapi juga tegas menegakkan hukum pada konteks agama atau etnis untuk tidak melakukan Hate Speech agar bentrokan fisik tidak terjadi.

SUMBER
http://www.thejakartapost.com/news/2016/07/31/false-news-spread-on-social-media-incited-riot-in-n-sumatra-police-chief.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/edaran-hate-speech-disebabkan-kasus-tolikara-dan-aceh-singkil.html
http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/13/medan-man-gets-14-months-imprisonment-for-facebook-tag.html

http://www.dailystormer.com/how-to-avoid-hate-speech-laws-in-the-uk/

Penulis : Arif Voyager

0 comments on “Indonesia lawan Hate Speech!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: